Read Anywhere and on Any Device!

Subscribe to Read | $0.00

Join today and start reading your favorite books for Free!

Create Free Account

Mensiasati Otonomi Daerah: panduan fasilitasi pengakuan dan pemulihan hak-hak rakyat

Noer Fauzi Rachman

5/5 ( ratings)

Buku ini membantu orang‐orang yang aktif mengarahkan perubahan sosial di Indonesia karena berisi tentang penerangan atau informasi seputar formula‐formula politik otonomi daerah. Sebagaimana kebijakan‐kebijakan lain, berbicara soal kebijakan desa sudah pasti akan melahirkan pro dan kontra karena banyak pertarungan kepentingan yang bermain di dalamnya. Realitas keberagaman yang melekat pada komunitas di berbagai daerah di Indonesia menjadi ‘kerumitan’ tersendiri dalam bongkar pasang kebijakan tentang desa. Pada masa pemerintahan Orde Baru, pemerintahan desa diatur dengan UU No.5/1979. Kebijakan ini melihat desa sebagai wilayah administrative, desa tidak diakui sebagai kesatuan ‘masyarakat hukum’. Dampaknya governance system yang sudah hidup bertahun‐tahun seiring dengan lahirnya sebuah desa, di mana di dalamnya tercakup government system , digantikan oleh sistem Pemerintahan Desa baru yang tidak dimengerti oleh komunitas setempat.

Language: Indonesian

Pages: 288

Format: Paperback

Publisher: KPA & INSISTPress

Release: December 01, 2000

Mensiasati Otonomi Daerah: panduan fasilitasi pengakuan dan pemulihan hak-hak rakyat

Noer Fauzi Rachman

5/5 ( ratings)

Buku ini membantu orang‐orang yang aktif mengarahkan perubahan sosial di Indonesia karena berisi tentang penerangan atau informasi seputar formula‐formula politik otonomi daerah. Sebagaimana kebijakan‐kebijakan lain, berbicara soal kebijakan desa sudah pasti akan melahirkan pro dan kontra karena banyak pertarungan kepentingan yang bermain di dalamnya. Realitas keberagaman yang melekat pada komunitas di berbagai daerah di Indonesia menjadi ‘kerumitan’ tersendiri dalam bongkar pasang kebijakan tentang desa. Pada masa pemerintahan Orde Baru, pemerintahan desa diatur dengan UU No.5/1979. Kebijakan ini melihat desa sebagai wilayah administrative, desa tidak diakui sebagai kesatuan ‘masyarakat hukum’. Dampaknya governance system yang sudah hidup bertahun‐tahun seiring dengan lahirnya sebuah desa, di mana di dalamnya tercakup government system , digantikan oleh sistem Pemerintahan Desa baru yang tidak dimengerti oleh komunitas setempat.

Language: Indonesian

Pages: 288

Format: Paperback

Publisher: KPA & INSISTPress

Release: December 01, 2000

More books from Noer Fauzi Rachman

Bayang Tak Berwajah: Dokumen Perlawanan Tentara Pembebasan Nasional Zapatista

4.3/5 ( ratings)

Gerakan-gerakan Rakyat Dunia Ketiga

Hutan Kaya Rakyat Melarat: Penguasaan Sumber Daya dan Perlawanan di Jawa

4.2/5 ( ratings)

Memahami Gerakan-gerakan Rakyat Dunia Ketiga

4.1/5 ( ratings)

Land Reform dan Gerakan Agraria Indonesia

4.4/5 ( ratings)

Reforma Agraria: Perjalanan yang belum berakhir

Panggilan Tanah Air: Tinjauan Kritis atas Porak-Porandanya Indonesia

4.3/5 ( ratings)

Bersaksi Untuk Pembaruan Agraria

4.3/5 ( ratings)

Konflik, Bahaya atau Peluang? Panduan Latihan Menghadapi dan Menanggapi Konflik Sumber Daya Alam

4.5/5 ( ratings)

Petani Dalam Jeratan Globalisasi

4.2/5 ( ratings)

Petani & Penguasa: Dinamika Perjalanan Politik Agraria Indonesia

4.2/5 ( ratings)

Masyarakat Hukum Adat Adalah Penyandang Hak, Subjek Hukum, Dan Pemilik Wilayah Adatnya

4.8/5 ( ratings)

Gerakan Agraria dan Gerakan Lingkungan di Indonesia Awal Abad XXI

4.6/5 ( ratings)

Land Reform Dari Masa Ke Masa

4.2/5 ( ratings)

MP3EI - Master Plan Percepatan dan Perluasan Krisis Sosial-Ekologis Indonesia

4.8/5 ( ratings)

Pendidikan Popular: Dekolonisasi Metodologi

Menyeimbangkan Kekuatan: Pilihan Strategi Menyelesaikan Konflik atas Sumber Daya Alam

4.2/5 ( ratings)

Rate this book!

Write a review?